Pemprov Lampung Matangkan Konsep Pemanfaatan “Exit Tol JTTS”

Menurut Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat Pemprov berupaya memanfaatkan JTTS bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan konsep pemanfaatan “exit tol” Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dengan mengundang sejumlah pihak berkompeten dalam acara Forum Group Discussion (FGD) yang membahas penelitian potensi dan penerapan value vapture pada proyek JTTS, di Ruang Way Halim Hotel Horison, Bandar Lampung, Selasa (17/4/2018). Hadir dalam acara ini, selain pejabat Pemprov Lampung juga Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso dan Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyaraksat (LPEM) Universitas Indonesia Denny Irawan.

Menurut Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat Pemprov berupaya memanfaatkan JTTS bagi kesejahteraan masyarakat Lampung. Salah satunya dengan memanfaatkan exit jalan tol. “Pemprov Lampung akan memanfaatkan exit tol JTTS dengan mengkoneksikan langsung dengan kawasan industrialisasi, pelabuhan, dan lainnya. Tentunya daerah yang terkoneksi dengan JTTS akan menetapkan kawasan industri level kabupaten,” jelas Taufik.

Keberadaan JTTS, jelas Taufik, tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar JTTS, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi daerah lainnya. “Provinsi Lampung sangat dekat dengan pulau Jawa, bahkan 30-40% pasokan pangan ke Jakarta berasal dari Lampung. Dengan adanya JTTS tentu secara tidak langsung akan meningkatkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung, yang pada akhirnya membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” jelasnya.

Dalam FGD itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Qodratul Ikhwan menjelaskan JTTS akan meningkatkan perekonomian Lampung. “Adanya JTTS ini harus didukung rest area yang memadai, serta antisipasi akan adanya penumpukan dan kemacetan kendaraan,” jelasnya.

Sedangkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso, menyampaikan semua pihak menginginkan pembangunan JTTS mampu berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya masyarakat Lampung. “Alhamdulillah apa yang disampaikan bapak Taufik terkait progres JTTS di Lampung telah berjalan dengan baik, dan tercepat selama proses pembangunannya dibandingkan Provinsi lainnya. Tentu hal tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian Lampung,” ucap Brahmantio.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyaraksat (LPEM) Universitas Indonesia, Denny Irawan menjelaskan cakupan studi pada value capture yakni analisis dampak ekonomi, estimasi willingness to contribute dan penyusunan skema value capture.

Dalam analisis dampak ekonomi, Denny menjelaskan pembangunan JTTS akan berdampak pada sektor-sektor pembangunan seperti sektor bangunan, sektor transportasi darat, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan dan sektor primer. “Di sektor pembangunan, Provinsi Lampung akan memiliki multiplier output 1,67 dan multiplier nilai tambah 2,45 sedangkan sektor transportasi darat akan memiliki multiplier output 1,55 dan multiplier nilai tambah 1,75,” jelasnya.

Terkait estimasi “willingness to contribute”, jelas Denny, hal itu ditujukan untuk memprediksi kesediaan pemangku kepentingan yang memperoleh manfaat dari keberadaan JTTS untuk turut berpartisipasi dalam skema value capture yang ditujukan untuk pendanaan JTTS. Dalam penyusunan skema value capture, terdapat aspek-aspek penerima manfaat, koordinasi, waktu inisiasi, basis pungutan, frekuensi, cakupan biaya, tingkat wewenang dan cakupan area. (Humas Prov)