Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Habibbulloh Al Ansyor

Hari kesaktian Pancasila menjadi hari dimana bangsa ini melegalkan bawah lahirnya pancasila adalah 1 juni, walau banyak pro kontrak terhadap penetapan hari lahir pancasila karna adanya perubahan pada butir-butir pancasila. Terlepas dari hal itu, saya ingin mengupas sisi lain yang lebih membutuhkan atensi yang besar untuk pemangku jabatan dinegeri ini dan khususnya untuk kita semua.

Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia. Dalam konteks kemajemukan bangsa indonesia, Pancasila menjadi media untuk mempersatukan frasa dari setiap elemen bangsa yang ada tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Sampai dengan saat ini Pancasila berhasil akan hal itu.

Namun tidak dengan ekonomi masyarakat, masyarakat indonesia masih berada pada jurang kemiskinan, kesenjangan sosial yang semakin tinggi. Menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat kian memprihatinkan. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Sedang untuk angka penggangguran. masih sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021, angka yang tidak kecil. Tentu ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah.

Sudah 25 tahun Reformasi berlalu, namun kondisi bangsa yang tidak juga cukup membaik, yang katanya Demokrasi terjaga nyatanya terbentur dengan UU ITE, yang katanya pendidikan merata namun jauh dari kata merata, banyak akses menuju sekolah yang masih sangat sulit dijangkau, yang katanya masyarakat akan sejahtera nyatanya rakyat masih hidup digaris kemiskinan, akses jalan penunjang ekonomi rakyat dibeberapa daerah dan provinsipun masih rusak.

Lalu apakah yang bisa dibanggakan pasca reformasi, Korupsi masih meningkat tajam di semua sektor, korupsi bukan hanya dilakukan disektor Eksekutif melainkan semua element pemerintahan pengelola anggaran, melakukan mall prakter korupsi sejak penetapan anggaran. Dari Korupsi Bansos 32,84 Miliar, Korupsi Waskita 21 Triliun, Korupsi E-KT 2,3 Triliun, Korupsi Benur lobster 24,6 Miliar, Korupsi pembangunan BTS 8 Triliun dan masih banyak lagi korupsi yang merugikan negara, belum lagi suap-suap yang terjadi di lembaga Yudikatif yang seharusnya menjadi pilar terakhir dalam menegakkan keadilan.

Pancasila jauh terimplementasi dengan baik, pembangunan negara yang berasal hutang tentu menggerus keadilan sosial karna jelas yang membayar hutang tersebut adalah rakyat, yang akan berdampak jangka panjang para masyarakat.

Hari kelahiran pancasila seharusnya menjadi refleksi untuk kita semua terutama pada pimpinan dan pengambil kebijakan di negeri ini, jangan hanya bergulat pada regulasi, yang rakyat butuhkan adalah realisasi, jangan yang rapat menghabiskan anggaran namun tidak ada fakta dilakukan dilapangan. Pasca Reformasi rakyat hanya berharap keadilan dan kemakmuran. Pancasila dan ekonomi kerakyatan harus berjalan seiring dengan kepentingan rakyat, stop impor beras, stop impor bawang, stop garam. Dari pada impor lebih baik pemerintah memusatkan perhatiannya untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dengan memajukan sektor pertanian dalam negeri agar petani tidak kehilangan pasarnya dan tentu juga dengan kualitas hasil pertaniannya.

Negara harus hadir untuk memajukan ekonomi kerakyatan jangan hanya berambisi menutupi lubang dengan meninggalkan lubang yang lebih dalam. Semoga rakyat semakin sejahtera, dan petani semakin berjaya.

Merdeka ! hidup mahasiswa hidup rakyat indonesia. Bergerak Tuntaskan Perubahan, Panjang Umur Perjuangan.

Related Post