Kementerian Perindustrian Apresiasi Keberhasilan Lampung Pelopori Perda Pembangunan Industri

Dirjen IKM (Industri Kecil dan Menengah) Gati Wibawaningsih mewakili Menteri Perindustrian RI Ir. Airlangga Hartarto saat membuka Rakornas IKM (Industri Kecil Menengah) yang diikuti 32 Provinsi di Swissbell Hotel Bandar Lampung Senin (16/4/2018).

BANDAR LAMPUNG– Kementerian Perindustrian RI mengapresiasi keberhasilan Provinsi Lampung sebagai daerah pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Peda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Peraturan RPIP ini tertuang dalam Perda No.13 Tahun 2016. Kementerian Perindustrian RI mengapresiasi Provinsi Lampung sebagai Daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan Perda RPIP serta salah satu Provinsi yang pertumbuhan ekonominya diatas Pertumbuhan Ekonomi Nasional, ujar Dirjen IKM (Industri Kecil dan Menengah) Gati Wibawaningsih mewakili Menteri Perindustrian RI Ir. Airlangga Hartarto saat membuka Rakornas IKM (Industri Kecil Menengah) yang diikuti 32 Provinsi di Swissbell Hotel Bandar Lampung Senin (16/4/2018).

Dengan adanya Perda tersebut, Lampung menjadi daerah rujukan utama bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyusunan Perda RPIP. Selain itu, Lampung juga mendapatkan apresiasi khusus dari Kementerian Perindustrian RI sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM (Rakornas IKM) tahun anggaran 2019 mendatang.

Gati menjelaskan industri merupakan motor penggerak perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian saat ini mengembangkan IKM yang memperkuat sinergi Pemerintah daerah dan pusat. Misalnya dengan menyusun program yang akan dibahas pada Rakornas Senin ini. Sebab, program pusat tidak akan sukses kalau tidak bersinergi dengan daerah.

Pemerintah Pusat terus akan melakukan pendampingan dengan memberikan TPL (tenaga penyuluh lapangan) dan bekerja sama dengan akademisi, tenaga ahli, para peneliti, dan balai untuk meningkatkan daya saing para IKM. Serta tahun telah Memberikan bantuan kemasan industri kepada 300 IKM se Indonesia, kata Gati.

Saat ini, Indonesia menetapkan 10 Prioritas Nasional untuk Making Indonesia 4.0. Salah satunya pemberdayaan UMKM dengan memberdayakan 3,7 juta UMKM melalui teknologi misalnya e-commerce UMKM, pendanaan teknologi. Ke depan UPT harus di tangani oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di mana-mana UPT merupakan ujung tombak dari semua bantuan dari pemerintah pusat.

Tahun ini kementerian Perindustrian juga akan Fokus untuk mengembangkan sektor makanan karena di Indonesia semua daerah punya ciri khas makanan. Kita mau supaya ekonomi daerah bener bener bangkit ya. Kalau makanan bahan bakunya kan pasti daerah masing masing. Kalau kerajinan sebagian impor. Nah jadi saya fokusnya ke makanan dulu kenapa karena IKM juga sebagian besar 50 persen itu makanan,” ujar Gati.

Dirjen IKM ini menjelaskan Kementerian Perindustrian menilai peluang ekspor Indonesia untuk makanan cukup besar. Pasar yang kita miliki ini jangan diisi oleh Negara lain. Oleh karena itu, saya fokusnya pada makanan kemudian makanan ini harus kita branding. Kita bikin brand industry nya, brand industry itu nanti kita pakai QR Code nah itu nanti supaya kalo di tap bahwa itu tau kalo ini produksi dari daerah mana. Upaya kita membina para pelaku usha ini agar produknya menjadi bagus dan memiliki daya saing yang tinggi dengan tentunya selalu diberikan pendampingan, pelatihan, dan bantuan alat, ujarnya.

Sementara itu, Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno yang diwakili oleh Plt. asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat menyampaikan bahwa IKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar dan membuka peluang usaha dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk itu, IKM perlu terus diperkuat agar dapat tumbuh dan berkembang lebih dinamis produktif dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan itu, lanjut Taufik, peran pembina amat diperlukan guna memperkuat industri khususnya industri dengan skala kecil dan menengah. Dengan tujuan agar dapat semakin eksis memenuhi preferensi konsumen baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

IKM Dinas Perindustrian Provinsi Lampung telah melakukan beberapa terobosan antara lain melalui Bimtek atau pelatihan terhadap IKM selama 3 tahun terakhir sebanyak 3.213 IKM melalui dana APBD dan APBN (dekonsentrasi),” kata Taufik.
Taufik menjabarkan, jumlah pembinaan yanga da tersebut belumlah memadai dibandingkan dengan jumlah IKM di Provinsi Lampung yang mencapai 96.346 unit usaha IKM.

Demikian pula pembinaan IKM kerajinan unggulan Provinsi Lampung yang cukup banyak. IKM ini meliputi IKM Pangan (IKM makanan berbahan baku Coklat di Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro); IKM Keripik Pisang dan Kopi Bubuk di Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Kab. Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan IKM Sulam Tapis (Kabupaten Pesisir Barat, Kab. Tanggamus dan Kota Bandar Lampung). IKM Sulam Maduaro di Kabupaten Tulang Bawang. IKM Souvenir Khas Lampung di Kota Metro, Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung, katanya.

Taufik yang juga Kepala Bappeda ini menjelaskan bahwa posisi strategis Provinsi Lampung sebagai gerbang Sumatera dan menjadi provinsi terdekat dengan Pulau Jawa merupakan modeal besar pengembangan IKM. Hal ini ditambah lagi dengan infrastruktur yang ada seperti Pelabuhan Panjang dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang industri yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan menengah dan tinggi, serta ketersedian lahan menjadi faktor pendukung bagi pembangunan Industri.
Pembangunan Lampung, lanjut Taufik, pada tahun 2017 masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan, dimana sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 6,18 persen.

Pada kesempatan yang sama, Kadis Perindustrian Tonny OL Tobing mengatakan maksud dari Rakornas hari ini adalah untuk melaksanakan koordinasi, sinergi, serta sinkronisasi program kegiatan pusat dan daerah yang terdiri dari 34 provinsi seluruh indonesia dan 1 instansi dari BPIPI Sidoarjo Jawa Timur. Rakornas dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung sudah menganggarkan beberapa kegiatan, antara lain Bimtek IKM, Fasilitasi Uji Pasar Produk IKM, Pembinaan dan Rencana Industri Supervisi Penyusunan (RPIK), Pembangunan Indusri Menengah Kemitraaan antara Industri Kecil, dan Besar.

Sasaran dari harkonas ini adalah untuk menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah di seluruh Indonesia dan menjadikan industri kecil dan menengah lebih tangguh mandiri dan berdaya saing di pasar dalam negeri maupun manca Negara,” kata Tonny. Rakornasi ini, lanjut Tonny, diselenggarakan selama empat hari mulai tanggal 16 sampai 19 April 218 di Swiss-bel Hotel Bandar Lampung. (Humas Prov)