Kapolres Tubaba Minta Para Penyidik Tingkatkan Profesionalitas

Tulang Bawang Barat–Kapolres Tulangbawang Barat AKBP.Hadi Saepul Rahman,S.I.K memaparkan 15 Poin tuntutan kepada penyidik agar lebih profesional dan berintegritas dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kepala Daerah serta penyelewengan Dana Desa.

“Berdasarkan Instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis berdasarkan surat telegram yang tertulis dalam surat bernomor ST/2/3388/HUM.3.4./2019.,” Ucap Kapolres melalui pesan singkat WhatsApp,Minggu(12/1/2020).

Surat itu terbit pada Selasa (31/12/2019) dan diteken Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam surat itu diterangkan ada 7 hal yang menjadi dasar dikeluarkannya instruksi ini, salah satu dasarnya adalah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019.

Berikut 15 poin arahan Jenderal Idham Azis kepada jajaran kepolisian.

– Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

1. Mengedepankan upaya koordinatif dengan aparat pengawas internal pemerintah.

2. Dalam hal Polri menerima aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telah sebelum dimulainya penyelidikan.

4. Penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi dan hasil penyelidikan kepada pelapor dan aparat pengawas internal pemerintah.

5. Mencatat seluruh aduan masyarakat dan melaporkan rekapitulasi pengelolaannya terkait tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

6. Menyusun SOP bersama Pemerintah Daerah terkait pola koordinasi dengan Polri, serta adanya evaluasi dan melaporkannya secara berkala.

– Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa

1. Mengedepankan upaya koordinatif dengan aparat pengawas internal pemerintah.

3. Apabila hasil verifikasi dan telah sebagaimana dimaksud poin dua di atas ditemukan adanya dugaan kerugian negara maka Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi dalam rangka audit.4. Penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi dan hasil penyelidikan kepada pelapor dan aparat pengawas internal pemerintah.

6. Menyusun SOP bersama Pemerintah Daerah terkait pola koordinasi dengan Polri, serta adanya evaluasi dan melaporkannya secara berkala.

– Melaksanakan Upaya Pencegahan, Penyelidikan, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Lebih Profesional dan Berintegritas

1. Tidak menerima atau meminta apapun terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan sehubungan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

2. Tidak melakukan intervensi atau intimidasi dalam proses pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

3. Tidak melakukan persengkokolan atau permufakatan dengan pemerintah terkait proses pengadaan barang dan jasa.

Kesemua Poin diatas lanjut Hadi, proses penindakan laporan tindak pidana korupsi akan ditindaklanjuti berdasarkan poin diatas sehingga dalam penanganannya harus sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP).”Sebelum dimulainya penyidikan sesuai SOP yg baru..kita harus verifikasi laporan dugaan korupsi dana desa dengan tim pengawas internal daerah apa langkah selanjutnya,Namun demikian setiap laporan dugaan korupsi kita tindak lanjuti,” pungkasnya.(HR)

« Previous Post