Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Konsultasi Regional RPJMD

SUMATERA UTARA —- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Konsultasi Regional (Konreg) untuk mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Hotel Adimulya, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/8/2019).

Dalam acara yang dibuka langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro tersebut, Gubernur mengusulkan sejumlah hal penting terkait pembangunan Provinsi Lampung.

Pada kesempatan itu, Gubernur menjelaskan bahwa Provinsi Lampung saat ini juga sedang menyusun RPJMD 2019-2024 dengan visi Rakyat Lampung Berjaya. Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif pembangunan nasional, ke-33 agenda kerja yang akan diwujudkan 5 tahun ke depan sepenuhnya akan mendukung dan sinergi dengan prioritas RPJMN 2020-2024.

“Tentunya dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergtias antar jenjang Pemerintahan termasuk Pemerintah Pusat,” jelas Gubernur Arinal.

Mencermati dokumen rancangan RPJMN 2020-2024, Gubernur Arinal memberikan beberapa tanggapan dan usulan, di antaranya penanganan jalan nasional dan 14 exit toll di Provinsi Lampung yang terkoneksi dengan pusat-pusat perekonomian, peningkatan beberapa status jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional, dan pembangunan jalan tol khusus Lematang-Pelabuhan Panjang.

Hal ini mengingat posisi strategis Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera memberi konsekuensi beban transportasi tinggi.

Gubernur Arinal juga mengusulkan peningkatan konektivitas transportasi kereta api, pengembangan terminal tipe A Rajabasa dengan fasilitas standar Bandar Udara, serta pengembangan Bandara Internasional Raden Intan II.

“Peningkatan konektivitas transportasi kereta api tersebut di antaranya pembangunan kereta api Bandara Raden Intan II-Kota Bandar Lampung, pembangunan Longcut Tegineneng-Tarahan, pembangunan doubletrack ruas batas sumatera selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan, pembangunan jalur kereta api Tarahan-Pelabuhan Bakauhenni, serta reaktivasi jalur kereta api ke Pelabuhan Panjang guna mendukung konektivitas Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan internasional pada sistem angkutan kereta api,” jelasnya.

Gubernur juga mengusulkan memberikan dukungan penambahan alokasi program/kegiatan bagi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional. Hal ini mengingat Provinsi Lampung yang juga merupakan penyangga ketahanan pangan nasional dan sebagai penghasil komoditas pertanian yang besar seperti ubi kayu, nanas, pisang, kopi, tebu, lada, padi, jagung, udang, dan sapi.

Usulan lain yang disampaikan Gubernur terkait peningkatan industri pengolahan Provinsi Lampung; peningkatan daya dukung lingkungan hidup (pemanfaatan sampah sebagai sumber energy, peningkatan daya dukung fungsi Lindung, peningkatan daya dukung air permukaan); mendukung pengarusutamaan ketangguhan dan pengurangan resiko bencana (seperti pengadaaan alat early warning system (EWS) terutama di kawasan selat sunda dan kabupaten rawan bencana).

Lainnya, percepatan pembangunan pembangkit listrik di Lampung; pembangunan rumah susun untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat Lampung; pengembangan sistem perkotaan sebagai wilayah metropolitan; dan peningkatan intervensi yang terintegrasi termasuk pemenuhan gizi dan sarana prasarana dasar.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara ini menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 yaitu pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; ketiga, mewujudkan pembangunan manuasia yang berkualitas dan berdaya saing; keempat, membangun kebudayaan dan revolusi mental.

Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; ketuju

Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; ketujuh, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Pembangunan lima tahun kedepan akan berfokus pada lima prioritas nasional sesuai arahan Presiden Terpilih yaitu terkait pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran,” jelas Bambang.

Bambang juga menjabarkan bahwa terdapat penghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang, di antaranya karena adanya permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia. Hal ini berakar dari lemahnya tata kelola Pemerintahan dan Institusi, termasuk lemahnya koordinasi antara Pemerintah, baik ditingkat Pusat, maupun antara Pusat dan Daerah.

“Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang, tentunya kita harus meningkatkan tata kelola Pemerintah dan institusi, termasuk dalam meningkatkan koordinasi antar Pemerintah, baik ditingkat Pusat, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, kita juga harus meningkatkan berbagai aspek lainnya seperti SDM, dan peningkatan infrastruktur,” jelas Bambang.

Oleh karena itu, Kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 idealnya konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kita harapkan RPJMN dan RPJMD dapat saling sesuai, supaya tujuan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan dapat tercapai. (Humas Prov)

« Previous Post