Deviden BUMD di Pemprov Jeblok, DPRD Bakal Gelar Monev

Bandar Lampung-Sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di pemprov Lampung belum memberikan keuntungan atau deviden yang masuk ke Kasda. Ini berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung pada Triwulan II 2020.

Dari keseluruhan BUMD, hanya PT Bank Lampung yang memberikan deviden. Di mana, target awal tahun ini sebesar Rp31, 2 miliar namun setelah refocussing anggaran, target pendapatan berubah sebesar Rp29, 7 miliar. Dan hingga Triwulan II, Deviden Bank Lampung sudah 100 persen.

Sementara, BUMD lainnya masih belum memberikan kontribusi alias nol deviden hingga triwulan II. Seperti Wahana Raharja yang ditarget Rp150 juta, kemudian, Sarana Lampung Ventura yang ditarget Rp123, 359 juta, kemudian Asuransi Bangun Askrida yang awalnya ditarget Rp125 juta mengalami perubahan Rp123, 359 juta. Ketiganya masih nol persen.

Kemudian, satu lagi, BUMD yang digadang-gadang memiliki pendapatan terbesar, yakni PT Lampung Jasa Utama pun masih nol persen Deviden. Padahal, LJU mengalami perubahan pendapatan yang besar dari refocussing anggaran. Dari semula Rp528, 983 juta menjadi Rp47, 260 juta.

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Joko Santoso mengatakan, jika melihat dari data tersebut, pihaknya mengapresiasi PT Bank Lampung yang memang dari dulu pemberi deviden terbesar ke Pemprov. Namun, dia mempertanyakan kepada BUMD yang lain yang belum memberikan kontribusi terhadap pemerintah.

Dia mengaku, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap lembaga termasuk BUMD lantaran menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Nanti akan kita evaluasi. BUMD kan pakai APBD, tentu kita ada kewenangan untuk monev dan mempertanyakan. Mengapa hingga triwulan II masih nol persen, ” ujarnnya, Senin (7/9).

Dia sangat menyayangkan hal ini, sebab hal ini tentunya tidak sejalan dari semangat Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang memang juga fokus dalam pembentukan BUMD. “Kita juga lagi mau lihat ini soal anak perusahaan PT LJU, Lampung Energi, bagaimana capaian devidennya. Menginduk di PT LJU, atau memang sendiri, ” kata dia.

Selain itu, dia juga mempertanyakan perubahan target pendapatan di semua BUMD, khususnya di PT LJU dari Rp528, 983 juta menjadi Rp47, 260 juta per tahun. Sebab, menurut dia, meski ada refocussing anggaran, penetapan perubahan harus melalui pembahasan dengan DPRD Lampung.

“Mungkin yang tercatat baru simulasi perubahan saja. Sebab keabsahannya ya harus melalui dewan,” kata dia.

Dia mengaku bakal menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan keseluruhan BUMD ini. “Beberapa waktu lalu komisi III sudah rapat internal. Akan memonev mitra termasuk BUMD. Hanya tinggal penjadwalan saja. Pastinya setelah Banmus. Banmus kami gelar Rabu besok, ” ucapnya.

Politikus PAN ini mengatakan, pihaknya juga saat ini tengah menggodok raperda tentang tata kelola BUMD, yang sudah masuk ke Program Pembentukan Perda tahun 2020. “Nanti semua tata kelola BUMD nya ada di sana. Termasuk monitoring DPRD. Sebab, rencananya kan pak Gubernur mau membuat BUMD di berbagai bidang. Pertanian misalnya. Ini semua mengatur tentang BUMD secara keseluruhan, ” kata dia

« Previous Post