Dugaan Adanya Pungli di SMPN 1 Tumpang

Malang sidakpost – Polemik setiap tahun ajaran baru tentang pratek dugaan pungli masih menghantui para calon Wali Murid maupun Wali murid yang lama, seperti yang terjadi di SMPN 1 Tumpang Kabupaten Malang yang di duga memungut sumbangan pada calon Wali Murid baru maupun Wali Murid yang akan mengambil raport kenaikan kelas anaknya.

Seperi yang di utarakan iw ,salah satu wali murid dari siswa yang akan mengambil raport kenaikan kelas harus di hadapkan dengan membayar uang gedung yang telah di ganti uang investasi sebesar Rp 1,5 juta ,”saya merasa keberatan membayar uang investasi sebesar Rp 1,5 juta , karena seperti kita tahu kondisi saat ini betul – betul prihatin akibat dampak Covid 19 , apalagi di tambah dengan uang sodaqoh Rp 100 ribu per bulan.

Menurut peraturan Gubernur ,lanjut RL , untuk siswa – siswa yang bersekolah di SMP Negeri semuanya di tanggung Pemerintah Pusat maupun Daerah serta ada subsidi dana BOS , jadi penarikan uang pada siswa tidak di benarkan , dan pungli dan lagi semua sumbangan atau iuran pihaknya belum pernah di ajak musyawarah ,” katanya pada awak media , sabtu (27/6).

Di waktu yang sama , saat di konfirmasi adanya keluhan Wali Murid , Kepala sekòlah SMPN 1 Tumpang Mahmud Asyari mengatakan,” segala bentuk sumbangan yang ada di sekolah ini semuanya wewenang Komite , kami sebagai Kepala Sekolah tidak ikut campur urusan tersebut ,” ujar Mahmud di Kantor SMPN 1 Tumpang.

“Terkait temuan adanya uang investasi Rp 1,5 juta serta uang sodaqoh Rp 100 ribu yang di gagas komite . Langsung saja ke ketua komite yang menjelaskan persoalan tersebut , karena semua yang telah di putuskan komite sekolah telah melalui rapat dengan seluruh Wali Murid yang ada,” pungkas Mahmud.

Namun pernyataan Kepala Sekolah yang mengatakan segala kebijakan komite terkait sumbangan tanpa harus ada koordinasi , di bantah oleh Ketua Komite ,Suyitno ,” segala bentuk apapun terkait adanya sumbangan yang melibatkan siswa telah kami rapatnya secara musyawarah dengan Wali Murid , dan pastinya kami juga berkoordinasi dengan Kepala sekolah.

“Pihak komite selalu berkoordinasi dengan Sekolah , soal adanya sumbangan dan uang sodaqoh pihaknya juga telah bermusyawarah dan apabila ada Wali Murid yang merasa tidak mampu langsung datang , pasti kami berikan keringanan , semua sumbangam yang ada tidak ada paksaan,” tegas Suyitno.

Pihaknya ,lanjut Suyitno, tiap tahun , ada tiga kali pertemuan melaksanakan rapat dengan perwakilan Wali Murid , jadi tidak benar kalau kami dari komite dalam mengambil keputusan apapun tanpa rapat dengan Wali Murid,” kata Suyitno mengakhiri pembicaraan.(tim))

« Previous Post