Gubernur Lampung Arinal Menggandeng Ditjen Perbendaharaan untuk Mengawal APBN

Arinal

BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggandeng Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan Provinsi Lampung untuk mengawal penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Lampung.

Hal itu ditegaskan Gubernur Arinal saat menerima Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo beserta jajarannya di Ruang Kerja Gubernur, Jum’at, (6/9/2019).

Menurut Gubernur, pihaknya siap mengawal kegiatan-kegiatan yang didanai atau bersumber dari APBN agar penyerapan anggaran dapat maksimal. Selain itu, untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan berjalan efektif dan efesien.

“Selaku Gubernur dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah saya siap berkoordinasi dan membantu mengawal pembangunan yang menggunakan dana APBN, tentu saja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya,” ujar Gubernur.

Disampaikan Gubernur, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam waktu dekat ini, akan mengadakan rapat khusus guna memastikan anggaran APBN dapat digunakan dengan efisien dan efektif sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota dan Instansi vertikal, Gubernur dan Kanwil DJPb akan bersinergi melakukan monitoring dan mengawal jalannya pembangunan yang menggunakan dana – dana APBN tersebut.

“Untuk berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota dan instansi vertikal saya siap bantu DJPb sesuai dengan porsi dan wewenang saya. Tetapi tentunya hal ini dapat berjalan dengan baik jika DJPb memberikan laporan dan data secara berkala kepada saya,” ujar Gubernur.

Laporan berkala tersebut diperlukan Pemprov untuk meningkatkan multiplier effect, sehingga APBN sungguh-sungguh memberikan manfaat yang lebih besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo melaporkan hal – hal terkait APBN di Provinsi Lampung dan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ( KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

Terkait dengan KUR dan UMi, Alfiker mengharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga makin banyak lagi masyarakat Lampung yang memanfaatkan fasilitas kredit tersebut.

“Dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi, pemanfaatan dana APBN dan fasilitas kredit yang diberikan dapat meluas dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Lampung,” kata Alfiker.

Hadir dalam kesempatan Tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Piterdono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Herlina Warganegara, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Minhairin dan Kepala Biro Perekonomian Aris Padila. (Humas Pemprov)

« Previous Post