Seluruh Fraksi DPRD Lampung Sepakat Lanjutkan Bahas Raperda APBD 2019

BANDAR LAMPUNG — Seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung menyetujui Rancangan Peratutan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2019 dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, Raperda ini akan diputuskan menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2019 yang diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat Lampung.

Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/11/2018). Sidang dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Imer Darius.

Pada kesempatan itu, juru bicara Fraksi PDIP, Yanuar Irawan, menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang tepat waktu menyampaikan Nota Keuangan APBD TA 2019. Selain itu, apresiasi juga atas peningkatan target pendapatan daerah sekitar 3,41% dibandingkan APBD TA 2018.

“Fraksi PDIP berharap APBD Lampung TA 2019 harus disusun dengan pendekatan kinerja berkualitas dan tepat sasaran yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta bermanfaat untuk masyarakat,” jelas Irawan. Pihaknya juga mengharapkan untuk lebih mengefektifkan PT Lampung Jasa Utara agar mampu memberikan sumbangsih terhadap Pemerintah Daerah Lampung.

Hal senada disampaikan Putra Jaya Umar, juru bicara Fraksi Gerindra. Menurut Putra Jaya Umar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung masih mampu untuk ditingkatkan. “Hal ini mengingat pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung berada di atas rata-rata perekonomian Sumatera,” jelas Putra Jaya Umar.

Dia berharap Pemprov Lampung mampu menghasilkan Raperda APBD TA 2019 yang prorakyat. Khususnya di bidang infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat. Sehingga, dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Sedangkan juru Bicara dari Fraksi PAN, Muswir, berharap Raperda APBD 2019 mampu diaplikasikan dan diterapkan ke berbagai program. “Untuk itu, kita harus men-delete program yang kurang berguna bagi Provinsi Lampung. Selain itu, kita juga harus menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan guna meningkatkan sumber pendapatan,” kata Muswi.

Seusai Rapat Paripurna, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menuturkan eksekutif memberikan keleluasaan kepada fraksi untuk memberikan pemandangan. “Terkadang ketika melihatnya, seakan-akan terlihat seperti ada penurunan atau yang lainnya. Seakan terjadi perubahan struktur APBD. Namun harus diketahui, bahwasannya setiap tahunnya ada acuan yang dikeluarkan Menteri, dan kita tentu mengikuti acuan tersebut,” jelas Wagub Bachtiar.

Demikian juga dalam meningkatkan BUMD PT LJU, tidak semudah membalikkan tangan. “Bahkan dunia usaha yang dikelola secara profesional juga banyak jatuh bangun, apalagi kita yang BUMD-nya baru ini. Namun kita akan terus mendorong dengan harapan mampu menambah APBD Lampung,” kata Bachtiar. (Humas Prov Lampung)

« Previous Post