Pemprov Lampung Sinkronkan Kajian Bandar Lampung Sebagai Kota Metropolitan dengan Program Pembangunan Pemerintah Pusat

BANDAR LAMPUNG —- Pemprov Lampung melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah terutama bidang infrastruktur dengan Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023 yang dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023 untuk Pulau Sumatera yakni Lampung, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Jambi, di Hotel SwissBell Bandar Lampung, Senin (8/10/18).
Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat menjelaskan sejumlah program yang disinkronkan di antaranya kajian Bandar Lampung sebagai kota metropolitan, exit tol, dan peningkatan kapasitas jalan nasional.

Menurut Taufik, rapat tersebut merupakan salah satu rangkaian acara pengusulan berbagai program-program strategis di daerah, terutama program-program nasional. “Untuk Lampung misalnya usulan yang akan disampaikan mengenai peningkatan jalan exit toll Trans Sumatera dan peningkatan kapasitas daya dukung jalan nasional,” ujarnya.

Dalam paparannya, Taufik juga memaparkan beberapa target di antaranya capaian Layak Sanitasi Provinsi Lampung mencapai 100 persen di 2019 kemudian kemantapan jalan nasional ditargetkan akan mencapai 90,90 persen di 2019 dan mencapai 94,60 persen pada 2022.

Lebih lanjut, Taufik juga menyampaikan jika kajian Kota Bandar Lampung untuk sebagai kota metropolitan telah disampaikan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR selanjutnya ia berharap jika kajian ini nantinya dapat disetujui dan diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024.

“Dengan penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa kota Bandar Lampung sudah mulai padat dan berkembang sehingga jika nanti telah disetujui dan mendapatkan status Kota Metropolitan, maka diharapkan infrastrukturnya akan lebih banyak mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat, karena kota metropolitan itu kan jumlah penduduknya banyak, dan aktivitas bisnisnya sudah sangat besar, nah itu yang harus diantisipasi”,” jelas Taufik.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Iwan Nurwanto berharap melalui kegiatan tersebut dapat terwujud sinkronisasi antara kebutuhan daerah dan rencana pembangunan nasional sektor PUPR di Pulau Sumatera pada umumnya. “Minimal kita harus melakukan sinkronisasi, karena kita gak bisa jalan sendiri-sendiri, antara Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi yang mewakili Kabupaten/kota juga,” ujar Iwan.

Ia mengatakan rapat koordinasi dan sinkronisasi yang dihadiri lebih dari 60 peserta ini bagi Kementerian PUPR juga dimanfaatkan sebagai langkah awal dalam menyusun rumusan target pembangunan sektor PUPR yang lebih realistis, sinergis dan mempunyai dampak yang luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya. (Humas Prov Lampung)

« Previous Post