Pemprov Kembangkan Skema Kerjasama Penyediaan Pangan Lampung dengan DKI Jakarta

rapat pembahasan rencana perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan dari Provinsi Lampung ke Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Rapat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Senin (2/4/2018).

BANDAR LAMPUNG –– Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan kerjasama dengan Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan bahan pangan. Skema kerjasama yang akan dikembangkan Government to Government (G to G) dan akan mendorong skema kerjasama bisnis to bisnis.

“Secara teknis, Lampung merupakan lumbung ketahanan pangan seperti beras, daging sapi dan ayam. Sedangkan Jakarta adalah lumbung konsumennya. Hal ini tentunya menjadi peluang untuk melakukan kerjasama antara Lampung dan DKI Jakarta karena sama-sama saling membutuhkan,” ujar Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat dalam rapat pembahasan rencana perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan dari Provinsi Lampung ke Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Rapat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Senin (2/4/2018).

Taufik menjelaskan kerjasama akan difokuskan melalui skema kerjasama Government to Government (G to G) dan akan mensupport skema kerjasama bisnis to bisnis. “Lampung memiliki berbagai potensi dalam ketahanan pangan. Tentunya berbagai potensi dan fasilitas yang ada di Lampung harus dimanfaatkan dan ditingkatkan,” jelasnya. Saat ini, lanjut Taufik, pihaknya akan meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Jakarta. “Kami juga akan memberitahukan berbagai hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung,” jelas Taufik.

Kepala Bappeda ini juga menerangkan bahwa dalam meningkatkan kerjasama ini, Satker (satuan kerja) terkait harus memperbarui data, meng-up date informasi market dan menganalisa kondisi yang di Lapangan.

Sementara itu, Kadis perkebunan dan Peternakan, Dessy Demaniar Romas menjelaskan Lampung terus menyuplai kebutuhan pangan yang ada di Jakarta, seperti ayam sekitar 200 ribu ekor/hari atau sekitar 2 juta/tahun, sapi sekitar 40 ekor/hari atau sekitar 4.000 ekor/tahun, telur sekitar 200 ribu butir/bulan. “Banyak komoditas pangan yang terus dimasukkan ke Jakarta dari Lampung. Tentunya hal ini menjadi potensi dan peluang besar yang dimiliki Lampung untuk melakukan kerjasama,” jelas Dessy.

Sedangkan Kadis perdagangan, Ferynia, menjelaskan untuk meningkatkan berbagai peluang tersebut, Provinsi Lampung harus meningkatkan dan memberdayakan fasilitas yang ada seperti rumah potong hewan (RPH) dan rice milling plant (RMP) yang ada di Lampung. “Untuk itu, kita harus mengevaluasi potensi yang kita miliki,” ujarnya. (Humas Prov)